Perencanaan Bahasa secara Makro
Robert B. Kaplan
Banyak pekerjaan di perencanaan bahasa
berada di tingkat makro, khususnya pada periode klasik (Ricento 2000).
Tujuan Perencanaan Bahasa
Awalnya disebut rekayasa bahasa (language
engineering), disiplin ilmu yang muncul untuk menyelesaikan permasalahan
bahasa di negara berkembang yang baru merdeka. Perencanaan bahasa berkaitan
erat dengan dua idelogi, yaitu perkembangan dan modernisasi. Dalam penelitian
perencanaan bahasa, para praktisi dipandang mempunyai keahlian khusus dimana
perubahan pada situasi linguistik mengarah ke perubahan politik dan sosial yang
diharapkan (mendukung perkembangan kesatua dalam sistem sosial-kultural,
mengurangi ketimpangan ekonomi, menyediakan akses ke pendidikan) yang dengan
jelas dijabarkan di pengantar perencanaan bahasa Eastman (1983) yang mana
perencanaan bahasa digambarkan sebagai pintu perubahan fundamental dalam
organisasi masyarakat global, usaha moderniasasi dan pelestarian terjadi
dimanapun, untuk menyediakan semua orang akses ke dunia modern melalui bahasa
yang canggih secara teknologi dan juga meminjamkan rasa identitas melalui
penggunaan bahasa pertama.
Perencanaan Bahasa Dibandingkan dengan
Kebijakan Bahasa
Perencanaan bahasa adalah aktivitas yang
dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk mempromosikan perubahan
linguistik sistematis di beberapa komunitas masyarakat. Kebijakan bahasa adalah
ketetapan dari pengujian perencanaan bahasa yang merupakan ide, hukum,
regulasi, dan aturan dan praktek yang bertujuan untuk mencapai perubahan bahasa
yang direncanakan di dalam masyarakat, kelompok, atau sistem. Kebijakan ada
ketika ada sejumlah evaluasi yang serius pada perencanaan (Rubin, 1971).
Kebijakan dibentuk pada taraf resmi sampai yang tidak resmi. Peddie (1991)
menekankan pernyataan-pernyataan kebijakan dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu
simbolis dan substantif. Yang pertama membuat perasaan yang baik terhadap
perubahan dan yang kedua membentuk
langkah-langkah spesifik untuk diambil. Motif dan pendekatan yang kompleks, dan
populasi yang besar, termasuk di tahap modern, dan apa yang dipunyai pembuat
dan perencana kebijakan paling sering berhasil dalam situasi makro seperti itu.
Perencanaan Bahasa Dihubungkan dengan
Modernisasi dan Perkembangan
Semasa periode awal perkembangan
perencanaan bahasa, para ahli percaya bahwa pemahaman bahasa dalam masyarakat
dapat diterapkan di kegiatan lapangan modernisasi dan pengembangan yang
bermanfaat untuk masyarakat berkembang. Praktisi periode awal bercaya bahwa
perencanaan bahasa dapat menjadi peran utama dalam mencapai tujuan integrasi
administrasi/politis dan persatuan sosial-kultural (Das Gupta, 1970). Fokus
utama dari penelitian awal mencakup analisa kebutuhan perencanaan bahasa untuk
bangsa yang baru merdeka, khususnya pemilihan bahasa dan literasi dalam proses
“nationism”, dan pemeliharaan bahasa, kodifikasi dan penjabaran dalam proses
“nationalism”(Fishman, 1968). Pada tahun 1970an, permasalahan bahasa bukan lagi
condong ke negara berkembang, tetapi terjadi sebagai permasalahan bahasa dan
situasi makro di dunia. Sejak akhir 1990an, prinsip kebijakan dan perencanaan
bahasa telah juga meningkat diterapkan pada situasi mikro (contohnya,
permasalahan bahasa di komunitas, organiasasi, dan perusahaan).
Dalam Pemahaman Masa Lalu, Penyebab
Hilangnya Kesempatan
Ricento (2000) menyarankan bahwa perencanaan dan kebijakan bahasa dapat dibagi dalam tiga fase sejarah
· Dekolonisasi, strukturalisme dan pragmatisme (1950an, 1960an);
· Kegagalan modernisasi, sociolinguistik kritis (1980an, 1990an)
· Tatanan dunia baru, pasca modern, hak asasi manusia berbahasa (abad dua puluh satu)
Perpindahan penduduk sejak tahun 1980an mempengaruhi program
pengajaran bahasa di dunia. Di banyak negara, perencanaan pendidikan bahasa
menjadi fokus utama untuk menghadapi perpindahan manusia secara masif (Tollefson,
1989). Perencanaan bahasa mulai marak ketika bubarnya Uni Soviet dan penyusunan
kembali lingkup politik di Eropa Timur dan Asia Tengah. Selain itu, pembentukan
kembali ideologi satu bahasa telah banyak mempengaruhi perencanaan bahasa
(William, 1992).
Perencanaan Bahasa dan Hak
Asasi Manusia
Beberapa sarjana menyerukan kebijakan bahasa ibu (Skutnabb-Kangas,
2000), yang lainnya menghubungkan hak berbahasa dalam teori politik dan usaha
untuk mengembangakan teori perencanaan bahasa (Cooper, 1989; Dua, 1994; May,
2001). Perkembangan penelitian condong pada perkembangan pemahaman yang lebih
baik dari peran hak berbahasa pada pembentukan bangsam organisasi
internasional, konflik politik, dan berbagai proses sosial lainnya. Perencanaan
bahasa periode awal jarang mempertimbangkan kerangka aturan lokal perencanaan
dan kebijakan; penelitian kini menguji cara dimana proses perencanaan bahasa
dibatasi oleh hukum perundangan dan konstitusi (Liddicoat, 2008).
Perenanaan Bahasa dan Ketidak-konsistenan Internal
Di dalam beberapa situasi, pelaksanaan perencanaan bahasa bisa
kompleks, semisal sudut pandang bahasa dominan dan minor.
Tujuan dan Ruang Lingkup: Dosa dari Bahasa Inggris
Konflik tujuan terjadi karena
ada batas waktu dan suber daya yang ada untuk individual, kelompok, dan bangsa:
seringkali adanya pilihan kebijakan bahasa yang sulit untuk dibuat karena
berbagai kepentingan etnis, bahasa, dan kekuasaan.
Beberapa Asumsi yang lebih Jauh
Kegagalan kegiatan perencanaan bahasa klasik untuk mencapai tujuan di banyak konteks dan koneksi intimidasi antara perencanaan bahasa dan teori modernisasi awal periode berarti bahwa perencanaan bahasa adalah subjek untuk kritik yang sama karean teori modernisasi secara umum, terdiri dari:
· Fakta bahwa model ekonomi cocok untuk satu tempat mungkin tidak efektif untuk tempat yang lain;
· Fakta bahwa perkembangan ekonomi nasional tidak akan menguntungkan semua sektor di masyarakat, khususnya masyarakat miskin (Steinberg, 2001);
· Fakta bahwa perkembangan pada umumnya gagal untuk mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan yang bermasalah dan keinginan dari komunitas yang beragam; dan
· Fakta bahwa perkembangan mempunyai efek menyatukan pada berbagai budaya dan sosial.
Perkembangan Bahasa dan Politik
Semakin familiar dengan situasi literatur yang digunakan dalam
perencanaan bahasa, semakin jelas bahwa aspek kebijakan hanyalah yang kedua
dari perencanaan bahasa; yang utama, hal tersebut adalah kepentingan politik
(Kaplan & baldauf, 2007).
Mengapa Perencanaan Makro
Karena praktik perencanaan bahasa berevolusi terus menerus, sebagian besar kegagalan dapat teridentifikasi, sehingga perencanaan bahasa diarahkan ke dua hal utama:
1. Bahasa yang ada bukanlah milik bangsa tertentu; akan tetapi, bahasa yang ada di sebuah ekologi ada hubungannya dengan bahasa yang lain (internasional atau lokal), penuturnya, dan sejarah serta perkembangannya.
2. Bahasa dan politik yang mana sangat kental dengan muatan politik dan kekakuan hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar